Friday, November 8, 2019

Efek harga kopi, penegakan hukum, dan tingkat kemiskinan terhadap deforestasi di Sumatera


 
Bunga kopi. Foto : Marsya C. Sibarani

Salah satu tujuan dari pengukuhan kawasan konservasi adalah untuk mencegah deforestasi, tapi sayangnya, banyak kawasan konservasi di dunia yang telah kehilangan sebagian atau seluruh habitat alaminya akibat konversi menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa efektif sebenarnya penetapan kawasan konservasi dalam mengurangi laju deforestasi. Salah satu komponen yang diduga berhubungan dengan laju deforestasi adalah tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Namun, hal ini belum diketahui secara pasti karena kompleksnya proses yang terlibat dalam deforestasi.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan satu dari tiga taman nasional yang ditetapkan sebagai Tropical Rainforest Heritage of Sumatra UNESCO. Pada tahun 1977, harga kopi robusta internasional yang tinggi memicu migrasi massal ke daerah pegunungan di barat daya Sumatera dan menyebabkan deforestasi besar di bagian timur TNBBS yang melibatkan sekitar 100.000 imigran dari Pulau Jawa. Selama 34 tahun terakhir (sejak artikel penelitian ditulis), ekspansi perkebunan kopi oleh petani kecil merupakan faktor utama deforestasi di dalam dan sekitar TNBBS. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa peningkatan harga kopi internasional berhubungan dengan peningkatan laju deforestasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dan sebaliknya. Untuk menguji hal tersebut, Gaveau dkk. (2009) melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui: 1) apakah penegakan hukum berhasil dalam menjaga hutan tropis alami di TNBBS dan 2) apakah terdapat interaksi pengaruh penegakan hukum dan harga kopi terhadap laju deforestasi di TNBBS?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Gaveau dkk. (2009) menggunakan 21 citra satelit LANDSAT untuk mengestimasi hilangnya tutupan hutan di area studi dari tahun 1972 hingga 2006. “Hutan” didefinisikan sebagai area hutan usia tua dengan tutupan tajuk >50%. Harga kopi internasional didapatkan dari International Coffee Organization (ICO) dan harga kopi lokal diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk menentukan tingkat penegakan hukum, Gaveaeu dkk. menggunakan data ekologi (perambahan aktif/tidak aktif), wawancara dengan petani dan staf TNBBS (upaya penegakan hukum oleh polisi hutan terhadap perambah), dan pemodelan GIS (geographic information system) (aksesibilitas ke dalam kawasan konservasi). Area studi dibagi menjadi dua zona: Zona I - penegakan hukum rendah dan Zona II - penegakan hukum tinggi. Analisis dilakukan dengan metode regresi linear dengan laju deforestasi sebagai variabel respon dan tingkat penegakan hukum serta harga kopi lokal dan internasional sebagai prediktor.

Hasil analisis Gaveau dkk. menunjukkan bahwa dari 1972 hingga 2006, seluruh area studi (TNBBS dan sekitarnya) kehilangan hutan sebanyak 52%, tapi tutupan hutan di dalam TNBBS saja “hanya” hilang sebanyak 21%. Mereka berkesimpulan bahwa penegakan hukum berhasil mengurangi laju deforestasi di TNBBS. Harga kopi lokal, bukan harga kopi internasional, merupakan faktor yang mendorong terjadinya deforestasi, tetapi deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi perkebunan kopi dapat dicegah oleh penegakan hukum yang aktif.


(Sumber: Gaveau dkk. 2009)

Pada awal 1980-an, penegakan hukum di TNBBS cukup kuat karena baru saja ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1982. Laju deforestasi berkurang pesat di bagian selatan TNBBS dan juga terdapat bukaan lahan yang ditumbuhi pohon kembali. Namun, dampak positif pengukuhan kawasan berkurang sejak turunnya Presiden Suharto tahun 1998 dan implementasi otonomi daerah pada tahun 2000. Pemerintah lokal tidak menunjukkan minat pada konservasi keanekaragaman hayati karena taman nasional berada di bawah pemerintah pusat dan hanya memberikan sedikit keuntungan ekonomi secara lokal. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya kerja sama antara pengelola TNBBS dan pemerintah lokal.

Di Sumatera bagian selatan, petani lebih memilih menanam kopi daripada bekerja di tempat lain karena upah buruh sangat rendah (sekitar Rp20.000 per hari di tahun 2006). Oleh karena itu, harga kopi lokal yang tinggi, dikombinasikan dengan upah buruh yang rendah, lebih memengaruhi laju ekspansi kebun kopi dan akibatnya, laju deforestasi hutan. Namun, hal ini perlu pengujian lebih lanjut karena saat penelitian dilakukan, belum tersedia data berkala upah buruh yang reliabel.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum penting dalam mengurangi laju deforestasi, tapi tidak cukup. Peningkatan harga komoditas dapat menyebabkan dampak buruk bagi hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Intensifikasi perkebunan, sertifikasi kopi, pekerjaan di luar pertanian, dan tingkat edukasi yang lebih tinggi merupakan beberapa solusi untuk mengurangi deforestasi, tapi hal ini sulit dicapai karena melibatkan proses yang kompleks seperti investasi sosial yang tinggi di tingkat lokal dan nasional oleh pemerintah yang transparan dan berkomitmen. Namun, solusi tersebut tetap layak diupayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sebagai solusi deforestasi. Perhutanan masyarakat di dalam kawasan konservasi yang dikombinasikan dengan penegakan hukum mungkin merupakan solusi jangka panjang yang baik untuk mendukung masyarakat lokal dalam perencanaan intensifikasi perkebunan, program sertifikasi, pekerjaan di luar pertanian, dan pendidikan yang lebih tinggi.

Ringkasan oleh: Marsya C. Sibarani

Artikel asli:
Gaveau, D. L. A., M. Linkie, Suyadi, P. Levang, and N. Leader-Williams. 2009. Three decades of deforestation in southwest Sumatra: Effects of coffee prices, law enforcement and rural poverty. Biological Conservation 142:597-605.

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment