Akut Kasus Kesejahteraan Satwa, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Akuntabel dan Revisi UU 5/1990

Melanie dan Kotak Petisi Selamatkan Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung - Nuruliawati

“Hukum sudah ada. Pemerintah juga sudah berulang kali diinformasikan, tapi Pemerintah tetap konsisten: tidak berubah”  

“Sekarang yang perlu bermain adalah nurani. Kalau nurani nya jalan, tidak perlu kita beri tahu apa yang benar dan perlu dilakukan untuk kasus seperti ini”

-Melanie Subono-

Jakarta (24/01) – Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja Konservasi (Pokja Konservasi) bersama Yayasan Scorpion, Melanie Subono, dan Change.org menggelar konfrensi pers untuk menanggapi kasus-kasus kesejahteraan satwa. Wenni Adzkia, peneliti pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat masalah kesejahteraan satwa dipengaruhi oleh tidak akuntabel dan lemahnya pengawasan atas ketaatan lembaga konservasi, serta lemahnya hukum pada tataran regulasi. 

Walaupun sudah ada peraturan terkait kesejahteraan satwa liar, UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990) sendiri sebagai peraturan induk tidak mengatur secara tegas penegakan hukum atas prinsip kesejahteraan satwa. Isu kesejahteraan satwa pun belum dilihat sebagai hal penting untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Kasus kesejahteraan satwa kerap terjadi di beberapa lembaga konservasi, namun sanksi administrasi yang ada dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 31 tahun 2012 (Permenhut 31/2012) tidak terlihat memberikan perbaikan ketaatan lembaga konservasi. Dari sisi regulasi selain sanksi administrasi, untuk mendorong ketaatan lembaga konservasi seharusnya terdapat pendekatan penegakan hukum melalui mekanisme perdata maupun pidana, khususnya pidana korporasi untuk lembaga konservasi, namun hal ini belum diatur dalam UU 5/1990.

Sang Pembuat Petisi: Marison Guciano, Senior Investigator Yayasan Scorpion - Nuruliawati

Terkait kasus beruang madu di Kebun Binatang Bandung, investigator Senior Yayasan Scorpion, Marison Guciano telah melakukan pengamatan sejak kasus kematian gajah Yani tahun 2016 silam. “Pada tahun 2016 kami pernah menyampaikan pengaduan kepada BBKSDA Jawa Barat terkait kondisi Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung, namun tidak ada perbaikan. Kami terus melakukan pemantauan kondisi beruang madu di Kebun Binatang Bandung. Video terbaru pada tahun 2017 masih menunjukkan perilaku menyimpang Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung seperti meminta makanan kepada pengunjung dan memakan kotorannya sendiri”, papar Marison Guciano. Terkait pengaduan Yayasan Scorpion, Wenni menilai pemerintah perlu untuk mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan untuk kasus-kasus satwa. “Peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah mengawasi ketaatan lembaga konservasi, sehingga pemerintah juga harus terbuka dalam proses penanganannya”, ujar Wenni.

Marison juga menuturkan beruang madu memiliki pola hidup soliter, sementara di kebun binatang bandung mereka hidup bersama-sama dalam satu kandang. Hal ini dinilai tidak edukatif kepada masyarakat. Lebih lanjut, Sulis dari World Wildlife Fund (WWF) mempertanyakan fungsi lembaga konservasi seperti kebun binatang yang seharusnya menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat pemeliharaan dan pengembangbiakan satwa dengan menjaga kemurnian jenisnya.

Sejalan dengan itu, Wenni memaparkan kewajiban lembaga konservasi untuk mengelola secara intensif sesuai dengan etika dan prinsip kesejahteraan satwa berdasarkan Permenhut 31/2012. “Pengelola seharusnya bisa bertanggung jawab untuk menertibkan masyarakat agar tidak memberi makanan secara langsung kepada beruang madu. Jika masyarakat tidak tahu atau tidak tertib, maka harus orang yang bertanggung jawab di lembaga konservasi tersebut untuk memberi tahu atau menertibkan. Berlawanan dengan tujuan edukatif dari lembaga konservasi, kejadian ini terkesan seperti pembiaran masyarakat untuk memberi makanan secara langsung kepada satwa di kebun binatang”, ujarnya.

Beberapa waktu tim dokter hewan PKSBI melakukan pemeriksaan kondisi beruang madu di Kebun Binatang Bandung dan menyatakan bahwa beruang madu dalam kondisi baik dan sehat. Menanggapi hal ini, Marison meminta adanya pemeriksaan oleh dokter hewan independen sebagai second opinion.    

Media masa yang hadir dalam press conference - Nuruliawati

Scorpion menuntut untuk dilakukan penanganan terhadap kondisi beruang madu dan satwa lainnya di kebun binatang tersebut (link petisi: https://www.change.org/p/bravonur-selamatkan-beruang-kelaparan-di-kebun-binatang-bandung). Setelah sebelumnya, seekor gajah bernama Yani mati akibat tidak mendapatkan penanganan medis (link petisi: https://www.change.org/p/cabut-izin-dan-tutup-kebun-binatang-bandung-bravonur-ridwankamil), fenomena ini bak gunung es yang lambat laun akan banyak kasus-kasus lainnya muncul ke permukaan.

Selain permasalahan di kebun binatang, Melanie Subono menambahkan beberapa kasus kesejahteraan satwa lainnya, seperti pengiriman satwa melalui maskapai. Melanie sangat menyayangkan adanya maskapai yang mengangkut lumba-lumba tanpa air di bagasi pesawat untuk penerbangan Jakarta-Balikpapan. “Kasus-kasus seperti ini bukan karna kita memiliki kekurangan atas kerangka hukum pengaturan pelindungan satwa. Maskapai penerbangan seharusnya dapat berpikir dan menilai dengan hati nurani sendiri bagaimana jika satwa yang hidup di laut lepas diangkut tanpa air”, ujar Melanie.  

Memandang langkah ke depan penguatan kesejahteraan satwa dari sisi regulasi, UU 5/90 merupakan suatu tonggak perubahan yang dinanti dalam mengatasi isu-isu terkait konservasi keanekaragaman hayati. Publik perlu mendorong revisi undang-undang untuk percepatan proses yang sedang dilakukan.  Saat ini undang-undang tersebut sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas 2017 dan kabarnya akan segera dirampungkan dalam kurun waktu hingga Juni 2017.