Saturday, August 17, 2019

HCV and the RSPO: Report of an Independent Investigation into The Effectiveness of The Application of High Conservation Value Zoning in Palm Oil Development in Indonesia




https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2016/04/01214843/MKaye_OrangutanPartnerships_Kaye-ptngo-5.jpg
 Sumber : https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2016/04/01214843/MKaye_OrangutanPartnerships_Kaye-ptngo-5.jpg

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memperkenalkan Hutan Hak sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Peraturan terbaru mengenai hutan hak terdapat dalam PP No. 3 Tahun 2008. Hutan hak memiliki fungsi a) konservasi, b) lindung atau c) produksi. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya dan hutan hak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh sang pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Secara umum kebijakan terhadap hutan hak masih berorientasi pada komoditas kayu dan aturan yang populer mengenai hutan hak adalah aturan pemanfaatan kayu. Berdasarkan pada status lahannya, hutan HCVF (High Conservation Value Forest) termasuk ke dalam hutan hak, tetapi kawasan HCVF harus mendapat penunjukan dari Bupati/ Walikota setempat.

HCV adalah bagian penting yang harus diidentifikasi dalam dokumen AMDAL. Pengelolaan HCV juga harus termasuk ke dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam penilaian dokumen AMDAL seharusnya HCV menjadi poin penting penilaian.

Pada tahun 2004, Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO), masyarakat, dan NGO mendiskusikan dan membuat standar dan kriteria minyak sawit yang lestari. High Conservation Value Forest (HCVF) atau hutan dengan nilai konservasi tinggi merupakan salah satu pokok bahasan tersebut. HCFV memiliki satu atau lebih dari ciri-ciri berikut:

  • HCV1:  mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional, dan lokal.
  •  HCV2: mempunyai tingkat lanskap yang luas dan penting secara global, regional, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan.
  • HCV3: mempunyai ekosistem yang langka, terancam, atau hampir punah. 
  • HCV4: berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (misal perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi).
  • HCV5: penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (kebutuhan pokok, kesehatan).
  • HCV6: penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan). 

Konsep HCVF dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) yang merupakan lembaga sertifikasi internasional sejak tahun 1999. RSPO kemudian mengadopsi HCFV pada prinsip dan kriterianya.  Prinsip 7 dan Kriteria 7.1 RSPO tersebut menyatakan diperlukan suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif sebelum menetapkan suatu wilayah baru perkebunan maupun perluasan kawasan operasi dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasional. Diperlukan panduan berisi siapa yang harus berpartisipasi, adanya pihak independen yang tidak berkonflik dan professional untuk mengawal kajian dan langkah-langkah jelas untuk melakukan kajian HCVF.

Akibat hasil dari identifikasi HCVF, terdapat potongan-potongan landscape hutan pada hamparan konsesi perkebunan. Maka diperlukan pengolaan wilayah berbasis lanskap untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa.

Dari prosedur RSPO khususnya dibagian Principles and Criteria, mendorong upaya sukarela oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghindari area pembukaan yang bernilai konservasi tinggi (HCV). Area kritis HCV untuk memelihara spesies langka, hampir punah, ekosistem, dan bentang alam, mengamankan jasa lingkungan penting dan area kritis untuk mata pencaharian lokal dan identitas budaya. Perusahaan juga diharapkan untuk mengelola perkebunan dan mempertahankan dan meningkatkan HCV yang dimilikinya.

Pada tahun 2009, RSPO mendapat hasil preliminary reports dan terdapat beberapa masalah yang muncul di lapangan terkait dengan implementasi dari peraturan ini, khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui akar masalah tersebut dilakukan investigasi dari beberapa pihak dan mencari solusi agar peraturan tetap bisa dijalankan.

Investigasi dilakukan oleh sebuah tim interdisiplin yang terdiri dari 4 institusi berbeda, yakni organisasi HAM internasional, Forest People Program, SawitWatch, HuMA dan Wild Asia. Tim ini kemudian didampingi oleh GAPKI dan Wilmar International selama melakukan investigasi.

Terdapat tiga tahap investigasi: 
  1. Menganalisis hukum dan dokumen, tahap ini dilakukan untuk menetapkan kerangka hukum dan prosedur yang harus dipelajari dan diketahui sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
  2. Melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan dan daerah sekitar perusahaan, tiga perusahaan yang diinvestigasi berlokasi di Kalimantan Barat (PT IP, PT PP dan PT Wilmar Sambas Plantation). 
  3. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat, perusahaan, LSM dan pejabat pemerintahan untuk mendapat sudut pandang dari berbagai perspektif dan mencari rekomendasi untuk memperbaiki situasi. 

Berdasarkan hasil legal review dan investigasi lapangan di Kalimantan Barat, ditemukan beberapa temuan tantangan hukum HCV perusahaan perkebunan:  

1. Area HCV yang telah diidentifikasi oleh perusahaan anggota RSPO tidak diproteksi, tapi  dialokasikan pemerintah kepada perusahaan lain
Regulasi mengenai ijin lokasi perusahaan diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Periode untuk mengajukan ijin lokasi bergantung pada luasan area yang diajukan. Dalam waktu tiga tahun perusahaan harus mengakuisisi 50% dari total lahan yang diajukan dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan tersebut seperti konflik dengan masyarakat di wilayah yang diajukan. Pihak RSPO juga meminta perusahaan untuk melakukan analisis AMDAL dan mengidentifikasi area HCV dalam kurun waktu yang sama, sehingga dalam waktu yang sangat singkat sangat banyak hal yang harus diselesaikan oleh perusahaan sawit untuk mendapat ijin lokasi. Jika perusahaan gagal untuk memenuhi syarat maka permintaan ijin lokasi dapat dibatalkan dan dialokasikan kepada perusahaan lain oleh pemerintah provinsi (Bupati).

Prosedur pelepasan hutan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan BPN No. 364/KPTS-II/ 1990, 519/ KPTS/ HK. 050/7/1990, 223-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Dari sudut pandang pemerintah lokal (bupati), mereka didorong untuk mengamankan pemasukan untuk daerah mereka dari pajak perusahaan dan diminta untuk mengalokasikan lahan pada investor yang lebih aktif. Kasus ini terhadi pada grup Wilmar pada tahun 2006 dimana bupati Kalimantan Barat membatalkan ijin seluruh area (120.110 ha) dan hanya mengembalikan 43,47% dari total lahan diajukan (52.204 ha), sisa lahan lainnya kemudian dialihkan ke perusahaan lain yang tidak tergabung dalam RSPO (tidak melakukan identifikasi HCV). Dari sudut pandang masyarakat yang tinggal di sekitar lahan, mereka merasa tidak pernah mendapat informasi maupun sosialisasi tentang lahan yang akan berubah kepemilikan lahannya.  

2. Pengalihan status kawasan HCVF setelah menjadi HGU definitif oleh perusahaan kepada pihak lain. 
Perusahaan yang diwawancarai menggambarkan tiga kemungkinan hasil untuk wilayah HCV yakni:
a.      Wilayah HCV dikeluarkan dari konsesi dan dikembalikan ke pemerintah
b.      Area HCV dikeluarkan dari konsesi karena dianggap sebagai tanah komunitas (area  penting HCV5 atau HCV6)
c.      Area HCV dimasukkan (‘enclaved’) di HGU dan dikelola oleh perusahaan

Kasus umum yang biasa dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan AMDAL dan proses pembebasan lahan, mereka akan mengajukan permohonan HGU ke area yang dikurangi untuk penanaman sebagai inti dan plasma dan melepaskan area yang lebih luas yang tidak menarik bagi mereka. Pengelolaan HCV membutuhkan banyak sumber daya dan tenaga yang harus dialokasikan oleh perusahaan tersebut sehingga banyak perusahaan enggan mempertahankan HCV mereka.  

3. Area HCV tidak aman secara hukum.
Dalam pelepasan kawasan hutan yakni pengubahan status hutan hak menjadi tanah yang dikuasai     langsung oleh pemerintah. Kunci pengamanan HCV berada pada tim pertimbangan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dan Eselon I Departemen Kehutanan terkait yang memiliki wewenang memberikan pertimbangan dan saran dalam rangka persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Kesimpulan dari hasil investigasi ini adalah adanya ketidakcocokan antara standar yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan RSPO dengan rumitnya proses regulasi dan aturan pemerintah Indonesia.

Rekomendasi spesifik yang dikeluarkan oleh investigator adalah dengan merevisi hukum dan regulasi serta pengaplikasian prosedur di lapangan. Informasi tambahan mengenai keperluan area HCV harus disosialisasikan kepada pemerintah lokal sehingga pemerintah dapat memakai otoritasnya lebih terarah dan sejalan dengan standar operasi yang telah diterapkan RSPO, yakni National Interpretation for Indonesia and the Indonesian HCV Tool Kit. Peraturan RSPO dapat digabungkan dengan peraturan nasional terutama peraturan terkait kebijakan perkebunan dan kehutanan

Paper Summary by : Gloria Pratidhwani Manggalagita

Paper:
Colchester, M., P. Anderson, Jiwan, Norman, Andiko, and S. M. Toh. 2009. HCV and the
RSPO: report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High
Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia. Forest Peoples
Programme, HuMA, SawitWatch and Wild Asia, Moreton-in-Marsh, UK.

Ingin berkontribusi untuk meringkas artikel ilmiah? Silahkan menghubungi kami melalui surel tambora.muda@gmail.com dengan subjek Paper Summary
 


Read More

Sunday, August 11, 2019

Pengembangan kanal komunikasi milenial dalam pendampingan perhutanan sosial

Oleh: Fadly Muhammad

Perhutanan sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu:  lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia.



Perhutanan sosial merupakan suatu program yang mengatur legalitas masyarakat sekitar hutan agar dapat mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat berdasarkan peraturan perhutanan sosial, merupakan zona pemanfaatan.

Perhutanan sosial dinilai memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar hutan, namun pada pelaksanaan di lapangan tidak semudah teori. Terdapat beberapa kelemahan program perhutanan sosial.
1.    Rawan terjadinya penyalahgunaan legalitas mengelola hutan oleh pihak ketiga.
2.    Sumber daya manusia masyarakat di sekitar hutan yang masih minim mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan menjadi sulit.
3.    Terjadi tumpang tindih kepentingan antara masyarakat sekitar hutan dan masyarakat lain yang tidak mendapat legalitas mengelola hutan.


Acara pelatihan
Hari Kamis-Jumat/1- 2 Agustus 2019 berlokasi di Hotel permata bogor, telah dilaksanakan pelatihan pengembangan kanal komunikasi pendampingan perhutanan sosial oleh Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutan (KLHK). Terdapat kurang lebih 35 orang peserta yang diundan untuk mendapatkan pelatihan tersebut, tidak terkecuali Tambora Muda sebagai organisasi pelopor yang mewadahi peneliti dan konservasionis muda di Indonesia.




Pelatihan tersebut bersifat Focus Group Discussion (FGD) dimana setiap peserta dibagi menjadi 5 kelompok dan bersaing satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan konservasi di Indonesia.

Hari pertama kami berkesempatan melakukan studi sosial untuk mewawancarai masyakat sekitar perihal konservasi di lingkungannya, outputnya berupa Citizen Jurnalism yaitu video wawancara, headline artikel, dan infografis terkait permasalahan konservasi tersebut. Di sesi akhir hari pertama seluruh output di presentasikan dan ditutup dengan diskusi bersama terkait konservasi di Indonesia dengan ibu Jo Kumala Dewi selaku Direktur Kemitraan Lingkungan pada Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK.


Terdapat beberapa poin
1.    Kopi sebagai konservasi, penggunaan kopi atau produk holtikultura lainnya dapat digunakan sebagai pengganti/solusi konservasi berkelanjutan agar masyarakat sekitar hutan tidak lagi menyalahgunakan hutan.
2.    Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) lmdh dapat bergerak dalam memajukan Kawasan desa sekitar hutan dengan mengangkat Kawasan tersebut menjadi objek wisata berbasis  ekoturisme/ekowisata.
3.    Pasar yang jelas, stabil dan berkelanjutan dianggap menjadi solusi paling ampuh dalam mencegah eksploitasi hutan seperti perburuan liar satwa didalamnya yang dianggap bersifat musiman

Hari kedua kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen media sosial, peranan milenial dalam mengangkat isu menggunakan media sosial dan diakhir mendapat tugas membuat poster lomba.



Berbicara tentang sumber daya manusia, sebagai generasi milenial, media sosial tidak dapat terlepas di kehidupan sehari hari.  Informasi yang begitu cepat tersebar menjadi senjata ampuh bagi para milenial dalam ikut berkontribusi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan praktik perhutanan sosial.

Terdapat beberapa hal penting:
1.    Penggunaan media sosial yaitu akun khusus dianggap lebih efektif dalam menyebarkan suatu isu yang ingin kita sebarkan. Akun pribadi kurang efektif dikarenakan terdapa citra personal yang mengganggu isu yang kita angkat
2.    Penggunaan media sosial harus berhati hati dan tidak menyinggung isu yang berbau SARA.
3.    Penggunaan infografis dengan isian yang singkat, jelas, terstruktur dan padat dinilai lebih menarik untuk pembaca dan lebih terfokus.

Setelah acara ini selesai, diharapkan kedepannya akan terjalin kanal komunikasi bagi para milenial untuk membantu dan mendampingi masyarakat perhutanan sosial sehingga dapat mengurangi praktik praktik buruk yang berdampak negatif bagi masyarakat dan hutan itu sendiri.

Selamat!  kepada Fadly, perwakilan Tambora muda yang telah menang menjadi salah satu peserta terbaik!




Read More

Biodiverskripsi di Papua!

Oleh: Mochamad Rifky



Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, akan tetapi masih banyak masyarakatnya yang belum menyadari potensi tersebut, berbagai macam ancaman yang dapat merusak kehidupan mereka di bumi ini antara lain maraknya illegal logging, penebangan tidak berkelanjutan, perburuan liar, dan salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah kurangnya data keanekaragaman hayati (KEHATI) yang dapat diakses secara umum. Bukan hanya itu, mahasiswa Indonesia pun merasakan betapa sulitnya mendapatkan data kehati sebagai acuan penelitian mereka.

Sadar akan kekosongan tersebut, Tambora Muda Indonesia bermitra dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam program The Biodiversity Theses Database (Biodiverskripsi) mempublikasikan data kehati yang ter-rangkum dalam skripsi, tesis, maupun disertasi yang dimiliki oleh UNIPA dengan tujuan mengisi kekosongan data kehati yang ada di Indonesia dan juga untuk meneliti tren penelitian mahasiswa Indonesia selama ini.

Pelatihan dan pendampingan transkripsi diselenggarakan di UNIPA pada tanggal 17 Juni – 12 Juli 2019, volunteer dari UNIPA dilatih dan dipandu oleh Mochamad Rifky selaku volunteer Tambora Muda


Sebelum kegiatan dilaksanakan, Rifky menjelaskan kepada para stakeholder UNIPA mengenai manfaat yang didapat oleh mahasiswa maupun universitas dalam program biodiverskripsi ini. Selain sebagai bahan acuan dalam evaluasi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan juga dapat mengetahui tren penelitian yang dilakukan universitas, Rifky juga menerangkan bahwa program ini akan sangat membantu dalam menunjang eksistensi universitas yang bersangkutan dan membuka peluang kerja sama antara universitas dengan peneliti dan lembaga yang berbasis nasional maupun internasional. Selain itu dijelaskan bahwa yang ditranskripsi hanyalah data-data temuan kehati yang tercantum dalam skripsi.

Pada hari selanjutnya sesi pertama pelatihan dibuka dengan materi tentang pengertian data dan pentingnya publikasi data yang diikuti oleh dua orang volunteer mahasiswa UNIPA yaitu Adriana Flora Mofu dan Hasanudin Kelsubun didampingi oleh dosen mereka Meliza S. Worabai. “Pada era digital ini, apapun serba digital mulai dari informasi, belanja, uang, hingga data sudah didigitalisasi, kami sangat mengapresiasi bahwa dari wilayah timur Indonesia ada universitas yang mewakili program ini, mungkin ini adalah salah satu rasa tidak mau tertinggal dengan universitas-universitas yang ada di Jawa maupun universitas yang berada di luar Papua, dan itu bagus” ucap Rifky.

Jenis literasi, sumber data, dan metode transkripsi menjadi materi kedua yang disampaikan. Ada berbagai macam sumber data yang dapat diolah di biodiverskripsi, antara lain skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah dengan catatan semua jenis literasi yang ingin ditranskrip mencakup kehati yang berada di habitat aslinya, dan juga metode yang digunakan dapat diulang kembali.

Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan metode dan format transkripsi yang digunakan, biodiverskripsi menggunakan Darwin Core yang merupakan standar dalam publikasi data keanekaragaman hayati secara internasional, format ini merupakan salah satu syarat agar data yang telah ditranskripsi dapat dipublikasi oleh GBIF yang merupakan pangkalan data kehati internasional.

Hari ketiga, sebelum memulai transkripsi menggunakan skripsi UNIPA. Volunteer diajak untuk implementasikan materi yang telah didapat pada hari sebelumnya dengan menggunakan studi kasus yang telah disediakan.
Pada minggu kedua, volunteer sudah dapat memahami alur dan protokol dalam melakukan transkripsi.

______________________________________________________________________

Jalan jalan dong.... Alam Papua yang luar biasa!


Weekend pertama berada di Papua, saya diajak oleh Bu Caty selaku dosen FAHUTAN UNIPA untuk ikut survey lokasi penelitian beliau di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw. Sepanjang perjalanan Saya terkesima dengan suguhan pemandangan alam Papua, melihat burung kakatua dan burung rangkong berterbangan di alam bebas, dan melewati medan yang cukup menantang.


Pada hari terakhir di Papua, pak Akmal selaku staff UPT perpustakaan UNIPA mengajak Saya untuk mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang berada di Distrik Momi Waren, Manokwari Selatan. Walaupun perjalanan memakan waktu yang cukup lama (sekitar 4-5 jam) dengan medan yang berlika-liku, tetapi semua terbayarkan sesampainya kami di lokasi.




Read More

Saturday, May 4, 2019

Data Biodiversitas Indonesia, Bagaimana Nasibnya?





Naskah-naskah skripsi kehati (keanekaragaman hayati, red.) itu hanya menumpuk di perpustakaan kampus saja, bahkan di kampus saya pun begitu. Naskah skripsi dari tahun berapa itu malah diloakin, bahkan sampai dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenis kertas. Sampul dan kertas biasa dipisah karena memiliki harga pasarnya sendiri. Namun bagaimana tentang kebermanfaatan konten dari skripsi itu sendiri?

Di hadapan para peserta yang datang dari berbagai institusi dan para pembicara yang diundang di Warung Kopi Biodiverskripsi, Sabhrina membagikan cerita bagaimana ia sangat tertarik sekaligus prihatin dengan hilangnya data kehati dari skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa dari waktu-waktu lampau yang hanya berakhir sebagai tumpukan di perpustakaan kampus.

Warung Kopi Biodiverskripsi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan Tambora Muda Indonesia untuk menyebarluaskan isu-isu terkait informatika biodiversitas Indonesia (Biodiversity Informatics). Data keanekaragaman hayati dalam jumlah besar juga termasuk dalam isu data raksasa yang saat ini ramai dibahas berbagai kalangan karena data semacam ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Jumlah dan jenis spesies dalam suatu lingkup geografis dalam kurun waktu tertentu bermanfaat untuk mengetahui berbagai hal yang penting dalam pembangunan, semisal pemetaan penyakit menular, memahami persebaran spesies invasif yang dapat mengganggu kondisi ekosistem secara umum, dan memahami potensi kehati suatu area mulai dari potensi penemuan spesies baru hingga dampak alih fungsi lahan. Informasi dari penelitian-penelitian tersebut sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengoptimalkan konservasi kehati dan pembangunan negara.

Faktanya data kehati yang dimiliki Indonesia belum terintegrasi sepenuhnya. Sementara untuk menentukan prioritas atau langkah kebijakan mana yang harus dikonservasi, kita harus tahu terlebih dahulu spesies apa saja yang sudah terdata dalam suatu area tertentu. Hal yang utama untuk dilakukan adalah melakukan pendataan yang selengkap-lengkapnya, hingga kita bisa tahu manakah area yang belum dan manakah area yang sudah didata.

Anang Setiawan Achmadi bercerita tentang perkembangan pangkalan data kehati nasional

Mengingat minimnya alokasi belanja negara-negara berkembang untuk pengembangan dan pengelolaan kehati, termasuk Indonesia, perolehan data kehati perlu melibatkan sumber-sumber nonkonvensional semisal sains warga (citizen science). Sumber data kehati lain yang kurang optimal dimanfaatkan adalah naskah laporan penelitian mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang umum dikategorikan sebagai literatur abu-abu karena ketiadaan pemantauan sejawat (peer review) sebelum publikasi. 

Naskah-naskah laporan penelitian mahasiswa ini merepresentasikan sebagian besar penelitian kehati yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh kalangan akademis Indonesia, namun kurang banyak digunakan karena minimnya akses ke naskah-naskah tersebut. Banyak mahasiswa atau peneliti lain yang ingin membaca atau mensitasi skripsi tersebut mengeluh karena harus mendapati naskah itu secara utuh pada perpustakaan asal, ataupun menemukan pada repositori digital perpustakaan universitas bersangkutan yang seringnya hanya dapat diakses pengguna tertentu.

Sementara, data kehati dari institusi pendidikan dan yang dikoleksi oleh individu terlatih semisal mahasiswa termasuk data yang banyak dipercaya untuk digunakan kembali dalam penelitian kehati oleh komunitas internasional. Berdasarkan keadaan ini, Tambora Muda Indonesia berupaya membantu praktik konservasi alam di Indonesia dengan mengumpulkan data kehati dari skripsi/tesis/disertasi mahasiswa-mahasiswi Indonesia dalam wadah yang sistematis dan dapat diakses siapa pun berjudul “Biodiverskripsi”.

Membuat Skripsi Mahasiswa Lebih Berarti

Sheherazade selaku ketua dari Tambora Muda Indonesia membuka acara Warung Kopi Biodiverskripsi di hari pertama

Dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas penelitian keanekaragaman hayati lokal di Indonesia, Biodiverskripsi mengumpulkan data pemantauan ekologis dari skripsi mahasiswa dalam platform berkelanjutan untuk membantu penelitan dan kebijakan nasional mengenai konservasi. Platform tersebut akan memuat data kemunculan spesies dari berbagai lokasi di Indonesia dari skripsi mahasiswa, tesis master, dan disertasi doktoral yang dipublikasikan dari tahun 2000-2017 oleh setidaknya tiga universitas di Indonesia yaitu USU (Universitas Sumatra Utara), UNIPA (Universitas Negeri Papua) dan UGM (Universitas Gadjah Mada). Data yang dipublikasikan dalam portal disambungkan dengan repositori universitas yang bersangkutan agar mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut konteks data dapat menghubungi universitas terkait.

Data ini akan dibagikan dengan pangkalan data keanekaragaman hayati nasional Indonesia, InaBIF, yang berpusat di Pusat Penelitian Biologi LIPI, agar dapat dikelola secara nasional. InaBIF merupakan salah satu nodus dari GBIF (Global Biodiversity Information and Facility), lembaga yang mengelola data biodiversitas dari seluruh dunia untuk memungkinkan data tersebut dapat diakses secara mudah melalui internet, agar semakin bernilai bagi khasanah keilmuan dan keberlangsungan pelestarian biodiversitas di dunia. Proyek Biodiverskripsi (The Biodiversity Theses Database) didanai oleh BIFA (Biodiversity Fund for Asia) yaitu dana hibah untuk beberapa lembaga yang berupaya melakukan publikasi data biodiversitas melalui portal GBIF, khususnya di Asia.

Inisiasi Biodiverskripsi merupakan bagian dari gerakan mobilisasi data keanekaragaman hayati skala besar agar dapat digunakan kembali dalam penelitian-penelitian skala besar yang umum diperlukan untuk tak hanya mengisi jurang pengetahuan tentang keanekaragaman hayati suatu area namun juga memenuhi kebutuhan informasi pembangunan. Biodiverskripsi sebagai salah satu inisiator mobilisasi data kehati nasional sudah selayaknya membagi hasil kegiatan-kegiatannya ke masyarakat Indonesia dalam format yang menstimulus diskursus tentang informatika biodiversitas, terutama di era informasi.

Diskusi Data dalam Warung Biodiverskripsi

Bertajuk “Warung Kopi Biodiverskripsi”, Tambora mengundang lima pembicara ahli dibidangnya untuk duduk “ngopi” bersama para peserta yang datang dari berbagai institusi, baik dari lembaga, umum maupun mahasiswa. Acara ini masih termasuk ke dalam rangkaian proyek Biodiverskripsi. Lokakarya ini merupakan rangkaian lokakarya Biodiverskripsi yang keempat setelah sebelumnya Tambora mengadakan Lokakarya Teknis Implementasi Biodiverskripsi pada tanggal 2 Juli 2018 di RCCC UI, Depok, Bimbingan Teknis Transkripsi Data Biodiverskripsi pada 15-18 Agustus 2018 di CICO Resort, Bogor, serta Workshop Penggunaan Data Kehati Skala Besar Bersama OWA IPB pada 15 Desember 2018 di Institut Pertanian Bogor.

Ada tiga jenis kegiatan dalam warung kopi ini, yaitu seminar, diskusi warung dan workshop atau lokakarya. Acara berlangsung selama dua hari yaitu pada tanggal 23-24 Maret 2019 bertempat di Cico Resort, Cimahpar, Bogor. Tambora menghadirkan lima pembicara: Anang Setiawan Achmadi (LIPI dan InaBIF), Usman Muchlish (CIFOR), Sabhrina Gita Aninta (Tambora Muda Indonesia), Teguh Triyono (ZSL Indonesia) dan Safran Yusri (Yayasan Terangi).  

Peserta berdiskusi pada sesi warung

Pada acara workshop ini, peserta tidak hanya sekadar duduk dan mendengarkan narasumber. Akan tetapi peserta diajak untuk bertukar pikiran melalui konsep acara yang mengadopsi tema “world café” atau dalam acara ini disebut “Warung Kopi”.  Pada dasarnya para peserta akan membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai suatu subtopik yang berhubungan dengan materi yang disampaikan narasumber sebelumnya. Setiap kelompok (meja) memiliki subtopik yang berbeda. Ketika satu ronde diskusi habis, maka peserta wajib berpindah  ke meja lainnya. Satu ronde dibatasi dalam waktu 15 menit. Diskusi ini memiliki aturan tersendiri. Setiap anggota wajib mematuhi aturan yang berlaku yakni semua orang harus mendapat giliran berbicara dan salah satu anggota kelompok mencatat hasil dialog dalam notula visual.

Salah satu perwakilan peserta mamaparkan hasil diskusi kelompok pada sesi warung

Pembukaan acara dipandu oleh Sheherazade selaku ketua dari Tambora Muda Indonesia di hari pertama. Kemudian dilanjut dengan pemaparan materi oleh Anang Setiawan Achmadi yang bercerita tentang perkembangan pangkalan data kehati nasional sebagai selaku manager nodus InaBIF (Indonesia Biodiversity Information Facility) dan LIPI. Beliau menjelaskan bagaimana pentingnya mengintegrasikan data kehati nasional. Setelah materi selesai dipaparkan, acara dilanjutkan dengan Sesi Warung pertama. Pada sesi pertama ini, peserta diminta mendiskusikan jawaban untuk tiga pertanyaan besar: (1) apakah Indonesia benar-benar butuh pangkalan data nasional? (2) apakah informasi kehati nasional seharusnya bisa diakses oleh siapa saja atau terbatas? dan (3) informasi kehati nasional dapat digunakan untuk apa saja?

Melalui sesi ini, peserta sepakat bahwa suatu pangkalan data yang memuat data keanekaragaman hayati Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mudah dan sistematis. Akses publik diperlukan untuk membantu publik mengawasi pembuatan kebijakan terkait isu keanekaragaman hayati dan memudahkan publik turut berkontribusi kepada data. Data keanekaragaman hayati yang terintegrasi dalam jumlah besar ini dapat digunakan untuk banyak hal, mulai dari studi literatur hingga edukasi tentang keanekaragaman hayati kepada masyarakat umum. Data semacam Ini perlu dibatasi hanya untuk spesies yang makin terancam dan dilindungi peraturan perundangan.

Usman Muchlish menjelaskan materi cara melakukan manajemen pengumpulan data kehati di lapangan

Masih pada hari yang sama Usman Muchlish, pembicara dari CIFOR mengajarkan peserta cara melakukan manajemen pengumpulan data kehati di lapangan. Setelah itu, dilanjut dengan sesi warung ke II masih bersama dengan Pak Usman. Kali ini peserta diminta untuk berdiskusi merumuskan pendapat melakukan manajemen pengumpulan data kehati. Tidak ketinggalan pula setelah itu Sabhrina Gita Aninta berbagi tentang mobilisasi data kehati untuk konservasi menggunakan Biodiverskripsi dan GBIF. Mendekati penghujung acara, kegiatan diisi dengan lokakarya oleh kedua narasumber terakhir yaitu Usman Muchlish dan Sabhrina Gita Aninta. Masing-masing dari mereka memberikan lokakarya tetang mengkoleksi data lapangan menggunakan ODK Collect dan KoBoToolBox, sementara Kak Sabhrina memberikan lokakarya seputar mengelola data kehati dan mempublikasikannya melalui pengenalan Darwin Core dan data paper.

Sabhrina Gita Aninta memperkenalkan peserta pada web portal hasil proyek Biodiverskripsi


Pada hari kedua, Teguh Triyono dari ZSL Indonesia membagikan pandangan terkait sains warga sebagai penyumbang data kehati raksasa. Setelah itu langsung dilakukan sesi warung dengan tema ini, membahas empat pertanyaan terkait sains warga, mulai dari seberapa paham peserta tentang sains warga sampai dengan bagaimana sains warga dapat berkontribusi dalam data kehati raksasa. Peserta memahami sains warga sebagai upaya spontan warga berkontribusi dalam pengumpulan data keanekaragaman hayati. Mengingat lembaga dan institusi pendidikan yang bekerja dalam bidang ini tidak memiliki sumber daya sebesar potensi keanekaragaman hayati Indonesia, kontribusi publik perlu dipertimbangkan. “Ketika orang yang mengumpulkan data menyukai datanya, bakal lebih cepat data terkumpul,” ujar Teguh.

Teguh Triyono memberikan pemaparan pandangan terkait sains warga sebagai penyumbang data kehati raksasa

Setelah sesi warung kedua usai, Safran Yusri dari Yayasan Terangi memberikan materi tentang bagaimana data kehati skala besar dapat digunakan untuk membantu pengambilan kebijakan. Safran yang ikut banyak bekerja dalam menyediakan insight tentang kondisi lingkungan Indonesia untuk pemerintah dari data keanekaragaman hayati menceritakan bagaimana komputasi awan dan pembelajaran mesin sangat membantu para ahli yang dikejar-kejar untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan dalam waktu cepat dan akurasi tinggi. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, Safran memberikan pelatihan langsung bagaimana melakukan prediksi distribusi spesies melalui Google Earth Engine. Masih belum cukup, Tambora pun masih memberikan pengenalan sekilas eksplorasi data menggunakan perangkat lunak R. Banyak peserta yang mengeluh pelatihan diadakan kurang lama, mereka menginginkan acara ini diadakan lebih dari dua hari.

Safran Yusri memandu peserta melakukan analisis data keanekaragaman hayati dari GBIF

Terakhir di penghujung acara, para peserta diperkenalkan pada web portal hasil proyek Biodiverskripsi. Peserta diminta untuk memberikan evaluasi portal dan kemudian secara langsung diberikan pengarahan bagaimana cara menggunakan portal tersebut. Web portal ini berada dalam status 50% yang memuat 5.000 perjumpaan spesies dengan segala manfaat yang dapat digunakan sebagaimana mestinya data kehati seharusnya digunakan.

Penasaran lebih jauh tentang data besar kehati? Ikuti terus kiprah Tambora Muda Indonesia via Twitter, Instagram, Facebook atau hubungi kami langsung di info@tamboramuda.org.



Read More