Thursday, September 5, 2019

CONSERVATION CAMP 2020!

Tambora akan mengadakan Conservation Camp yang kedua loh!!

Apa sih Conservation Camp?

Upaya konservasi keanekaragaman hayati yang mumpuni sangat dibutuhkan di Indonesia akibat tingginya ancaman kepunahan. Sayangnya, krisis biodiversitas tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang cukup untuk mengupayakan perlindungan biodiversitas.

Akses untuk memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan penelitian dan kemajuan terbaru dalam ilmu dan teknologi konservasi masih sulit didapatkan di Indonesia. Panduan tentang rencana dan strategi berkarir bagi kaum muda di bidang konservasi juga belum banyak.

Oleh karena itu, Tambora, berinisiatif mengadakan Conservation Camp dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas diri para peneliti dan praktisi muda Indonesia untuk pelestarian biodiversitas Indonesia.

Kapan dan di mana?

Conservation Camp 2020 (CC2020) akan diadakan tanggal 20-29 Januari 2020 di Taman Nasional Bali Barat.



Apa saja kegiatan Conservation Camp?


Conservation Camp dibagi menjadi 3 komponen utama:
  1. Mini-research: Pelatihan mengenai desain penelitian ekologi dan konservasi, survei lapangan, analisis data menggunakan bahasa pemrograman R, pemetaan menggunakan QGIS, teknik komunikasi sains, presentasi oral dan poster, penulisan ilmiah, dan penulisan proposal hibah.
  2. Career Development: Bertujuan untuk membantu peserta merencanakan jalur karir masa depan di bidang konservasi. Komponen ini meliputi pelatihan penulisan CV dan personal statement, tips dan trik mencari beasiswa dan kuliah lanjutan, dan sesi career coach dengan perwakilan profesi di bidang konservasi (NGO, pemerintah, akademis, dan bisnis).
  3. Thematic talks: Diskusi multidisiplin yang meliputi berbagai tema konservasi yang untuk memperkaya pengetahuan peserta. Beberapa topik yang akan dibahas: perencanaan konservasi di Indonesia, peran ekoturisme dan pendidikan konservasi, advokasi kebijakan konservasi, dan bisnis berkelanjutan untuk konservasi.

Siapa saja yang dapat mengikuti Conservation Camp?

Mahasiswa, lulusan baru (freshgraduates), dan pemula dalam karir konservasi dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Mahasiswa: Minimal semester 5 program S1 di bidang yang terkait konservasi (contoh: Biologi, Kehutanan, Kelautan, Pertanian, Kedokteran Hewan, dsb) dan telah/sedang mengambil mata kuliah ekologi dasar, survei ekologi lapangan, dan statistika.
  2. Lulusan baru: Lulusan dari program S1 terkait konservasi dengan jangka waktu maksimal kelulusan 2 tahun.
  3. Pemula dalam karir konservasi (peneliti, karyawan perusahaan atau lembaga nonprofit, ASN, dosen, dsb.): Maksimal 3 tahun pengalaman di bidang konservasi biodiversitas.
  4. Lainnya:
    • Calon peserta dengan latar belakang pendidikan selain yang disebutkan juga dapat mendaftar, tetapi diwajibkan telah memiliki pengalaman di bidang ekologi atau konservasi (contoh: volunteer atau internship di lembaga konservasi).
    • Mahasiswa atau lulusan baru S2 dan S3 dapat mendaftar, tetapi mahasiswa/lulusan baru S1 akan lebih diprioritaskan.

Kuota maksimal peserta 20 orang, jadi pendaftar akan diseleksi oleh panitia.


Bagaimana mekanisme pendaftarannya?

  1. Mengisi formulir pendaftaran di https://www.cognitoforms.com/TamboraMuda/FormulirPendaftaranConservationCamp2020 
  2. Panitia akan menyeleksi peserta (kuota 20 orang) berdasarkan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan dan kemampuan pendaftar menunjukkan relevansi mengikuti CC2020 dengan studi atau rencana karirnya. 
  3. Panitia akan menghubungi pendaftar yang terpilih sebagai peserta CC2020.
  4. Peserta yang terpilih membayar deposit sebesar Rp300.000 sebagai penjamin keikutsertaan peserta dalam CC2020. Jika peserta belum membayar pada tenggat yang ditentukan, peserta gagal mengamankan kuota dan panitia akan memilih peserta lain untuk menggantikan. Uang deposit akan dikembalikan kepada peserta di hari terakhir CC2020. Deposit tidak dapat dikembalikan jika peserta yang terpilih tidak hadir saat hari H atau tidak mengikuti rangkaian acara hingga akhir.

Tanggal-tanggal penting!

15 Oktober 2019      : Batas akhir pendaftaran
1 November 2019    : Pengumuman peserta terpilih
15 November 2019  : Batas akhir pembayaran deposit registrasi

Apakah ada biaya pendaftaran?

Tidak ada. Namun, peserta yang lolos seleksi diwajibkan membayar deposit sebesar Rp300.000. Hal ini dilakukan untuk menghindari peserta terpilih yang tiba-tiba tidak hadir saat hari-H.

Conservation Camp 2018 merupakan salah satu kegiatan Tambora Muda yang paling banyak diminati. Tahun 2018, kami mendapat sekitar 108 pendaftar, tetapi camp ini hanya bisa mengakomodasi maksimal 20 orang peserta untuk menjaga efektivitas dan kondusivitas kegiatan. Kami berusaha sebisa mungkin memfasilitasi teman-teman yang memang memiliki niat mengikuti acara ini. Akan sangat disayangkan jika ada yang sudah terpilih dan tidak hadir tanpa konfirmasi sehingga kuota tersebut hangus. Oleh karena itu, walupun tidak ada biaya registrasi, kami menerapkan deposit.

Apakah ada hibah untuk peserta?

Tahun ini, Conservation Camp didukung oleh Rufford Small Grants for Nature Conservation (yeay!). Sebagian besar dana ini akan digunakan untuk hal-hal vital pelaksanaan camp, yaitu biaya akomodasi, konsumsi, dan pendamping lapangan dari taman nasional sehingga peserta tidak perlu membayar biaya registrasi, tetapi hanya deposit.

Selain itu, kami juga mengalokasikan dana untuk mendukung kehadiran peserta dalam bentuk subsidi biaya penerbangan yang besarnya sekitar Rp1-2 juta, disesuaikan dengan jarak dari kota domisili peserta ke Bali.

Dana ini hanya diperuntukkan bagi peserta yang berdomisili di luar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tambora juga akan menyediakan transportasi bagi peserta dari Bandar Udara Ngurah Rai ke TN Bali Barat pada tanggal 19 Januari 2020 (jam penjemputan disesuaikan kemudian).

Apa saja yang perlu dipersiapkan?

Karena Conservation Camp ini literally sebuah camp, peserta diharapkan membawa sleeping bag dan matras. Karena beberapa sesi membutuhkan laptop, peserta juga diharapkan membawa laptop pribadi. Info lebih lengkap akan diberitahukan setelah pengumuman peserta terpilih.

Apa yang diharapkan dari peserta setelah mengikuti CC2020?

Setelah camp berakhir, masih ada kegiatan seru yang bisa kamu ikuti loh, yaitu:

  1. Conservation Event: Peserta yang telah mengikuti CC2020 akan diberikan tugas untuk mengadakan acara (bisa berupa seminar, talk, pelatihan, atau kelompok diskusi) di kota/universitas asal yang bertujuan untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari CC2020.
  2. Mentoring: Peserta berkesempatan mengikuti kelompok online mentoring yang terdiri dari 4-5 peserta dan dipimpin oleh seorang pengurus Tambora Muda. Kelompok ini akan mengadakan pertemuan online minimal dua bulan sekali selama satu tahun setelah camp. Tujuan kelompok mentoring adalah untuk mendiskusikan topik yang dapat mendukung studi atau karir peserta dalam konservasi, misalnya manajemen waktu, kolaborasi multidisiplin, S2, tips publikasi di jurnal ilmiah, dan sebagainya.
  3. Assessment: Panitia akan mengevaluasi efektivitas pelatihan dan kelompok mentoring berdasarkan pengalaman peserta agar Conservation Camp selanjutnya bisa lebih baik lagi.


Masih belum yakin untuk daftar CC2020??
Mari simak keseruan CC2018 di tautan berikut bit.ly/conscampr

Sebelum daftar, yuk, kita follow akun Instagram Taman Nasional Bali Barat! instagram.com/bali_barat

Jika ada pertanyaan atau saran, silakan menghubungi kami melalui alamat email info@tamboramuda.org yaa!
Read More

Saturday, August 17, 2019

HCV and the RSPO: Report of an Independent Investigation into The Effectiveness of The Application of High Conservation Value Zoning in Palm Oil Development in Indonesia




https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2016/04/01214843/MKaye_OrangutanPartnerships_Kaye-ptngo-5.jpg
 Sumber : https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/20/2016/04/01214843/MKaye_OrangutanPartnerships_Kaye-ptngo-5.jpg

UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memperkenalkan Hutan Hak sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Peraturan terbaru mengenai hutan hak terdapat dalam PP No. 3 Tahun 2008. Hutan hak memiliki fungsi a) konservasi, b) lindung atau c) produksi. Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya dan hutan hak dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh sang pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.

Secara umum kebijakan terhadap hutan hak masih berorientasi pada komoditas kayu dan aturan yang populer mengenai hutan hak adalah aturan pemanfaatan kayu. Berdasarkan pada status lahannya, hutan HCVF (High Conservation Value Forest) termasuk ke dalam hutan hak, tetapi kawasan HCVF harus mendapat penunjukan dari Bupati/ Walikota setempat.

HCV adalah bagian penting yang harus diidentifikasi dalam dokumen AMDAL. Pengelolaan HCV juga harus termasuk ke dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam penilaian dokumen AMDAL seharusnya HCV menjadi poin penting penilaian.

Pada tahun 2004, Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO), masyarakat, dan NGO mendiskusikan dan membuat standar dan kriteria minyak sawit yang lestari. High Conservation Value Forest (HCVF) atau hutan dengan nilai konservasi tinggi merupakan salah satu pokok bahasan tersebut. HCFV memiliki satu atau lebih dari ciri-ciri berikut:

  • HCV1:  mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional, dan lokal.
  •  HCV2: mempunyai tingkat lanskap yang luas dan penting secara global, regional, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan.
  • HCV3: mempunyai ekosistem yang langka, terancam, atau hampir punah. 
  • HCV4: berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (misal perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi).
  • HCV5: penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (kebutuhan pokok, kesehatan).
  • HCV6: penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan). 

Konsep HCVF dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) yang merupakan lembaga sertifikasi internasional sejak tahun 1999. RSPO kemudian mengadopsi HCFV pada prinsip dan kriterianya.  Prinsip 7 dan Kriteria 7.1 RSPO tersebut menyatakan diperlukan suatu kajian lingkungan dan sosial yang komprehensif sebelum menetapkan suatu wilayah baru perkebunan maupun perluasan kawasan operasi dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasional. Diperlukan panduan berisi siapa yang harus berpartisipasi, adanya pihak independen yang tidak berkonflik dan professional untuk mengawal kajian dan langkah-langkah jelas untuk melakukan kajian HCVF.

Akibat hasil dari identifikasi HCVF, terdapat potongan-potongan landscape hutan pada hamparan konsesi perkebunan. Maka diperlukan pengolaan wilayah berbasis lanskap untuk melindungi keanekaragaman hayati yang tersisa.

Dari prosedur RSPO khususnya dibagian Principles and Criteria, mendorong upaya sukarela oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan menghindari area pembukaan yang bernilai konservasi tinggi (HCV). Area kritis HCV untuk memelihara spesies langka, hampir punah, ekosistem, dan bentang alam, mengamankan jasa lingkungan penting dan area kritis untuk mata pencaharian lokal dan identitas budaya. Perusahaan juga diharapkan untuk mengelola perkebunan dan mempertahankan dan meningkatkan HCV yang dimilikinya.

Pada tahun 2009, RSPO mendapat hasil preliminary reports dan terdapat beberapa masalah yang muncul di lapangan terkait dengan implementasi dari peraturan ini, khususnya di Indonesia. Untuk mengetahui akar masalah tersebut dilakukan investigasi dari beberapa pihak dan mencari solusi agar peraturan tetap bisa dijalankan.

Investigasi dilakukan oleh sebuah tim interdisiplin yang terdiri dari 4 institusi berbeda, yakni organisasi HAM internasional, Forest People Program, SawitWatch, HuMA dan Wild Asia. Tim ini kemudian didampingi oleh GAPKI dan Wilmar International selama melakukan investigasi.

Terdapat tiga tahap investigasi: 
  1. Menganalisis hukum dan dokumen, tahap ini dilakukan untuk menetapkan kerangka hukum dan prosedur yang harus dipelajari dan diketahui sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
  2. Melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan dan daerah sekitar perusahaan, tiga perusahaan yang diinvestigasi berlokasi di Kalimantan Barat (PT IP, PT PP dan PT Wilmar Sambas Plantation). 
  3. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat, perusahaan, LSM dan pejabat pemerintahan untuk mendapat sudut pandang dari berbagai perspektif dan mencari rekomendasi untuk memperbaiki situasi. 

Berdasarkan hasil legal review dan investigasi lapangan di Kalimantan Barat, ditemukan beberapa temuan tantangan hukum HCV perusahaan perkebunan:  

1. Area HCV yang telah diidentifikasi oleh perusahaan anggota RSPO tidak diproteksi, tapi  dialokasikan pemerintah kepada perusahaan lain
Regulasi mengenai ijin lokasi perusahaan diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999. Periode untuk mengajukan ijin lokasi bergantung pada luasan area yang diajukan. Dalam waktu tiga tahun perusahaan harus mengakuisisi 50% dari total lahan yang diajukan dengan berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan tersebut seperti konflik dengan masyarakat di wilayah yang diajukan. Pihak RSPO juga meminta perusahaan untuk melakukan analisis AMDAL dan mengidentifikasi area HCV dalam kurun waktu yang sama, sehingga dalam waktu yang sangat singkat sangat banyak hal yang harus diselesaikan oleh perusahaan sawit untuk mendapat ijin lokasi. Jika perusahaan gagal untuk memenuhi syarat maka permintaan ijin lokasi dapat dibatalkan dan dialokasikan kepada perusahaan lain oleh pemerintah provinsi (Bupati).

Prosedur pelepasan hutan diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan BPN No. 364/KPTS-II/ 1990, 519/ KPTS/ HK. 050/7/1990, 223-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Dari sudut pandang pemerintah lokal (bupati), mereka didorong untuk mengamankan pemasukan untuk daerah mereka dari pajak perusahaan dan diminta untuk mengalokasikan lahan pada investor yang lebih aktif. Kasus ini terhadi pada grup Wilmar pada tahun 2006 dimana bupati Kalimantan Barat membatalkan ijin seluruh area (120.110 ha) dan hanya mengembalikan 43,47% dari total lahan diajukan (52.204 ha), sisa lahan lainnya kemudian dialihkan ke perusahaan lain yang tidak tergabung dalam RSPO (tidak melakukan identifikasi HCV). Dari sudut pandang masyarakat yang tinggal di sekitar lahan, mereka merasa tidak pernah mendapat informasi maupun sosialisasi tentang lahan yang akan berubah kepemilikan lahannya.  

2. Pengalihan status kawasan HCVF setelah menjadi HGU definitif oleh perusahaan kepada pihak lain. 
Perusahaan yang diwawancarai menggambarkan tiga kemungkinan hasil untuk wilayah HCV yakni:
a.      Wilayah HCV dikeluarkan dari konsesi dan dikembalikan ke pemerintah
b.      Area HCV dikeluarkan dari konsesi karena dianggap sebagai tanah komunitas (area  penting HCV5 atau HCV6)
c.      Area HCV dimasukkan (‘enclaved’) di HGU dan dikelola oleh perusahaan

Kasus umum yang biasa dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan AMDAL dan proses pembebasan lahan, mereka akan mengajukan permohonan HGU ke area yang dikurangi untuk penanaman sebagai inti dan plasma dan melepaskan area yang lebih luas yang tidak menarik bagi mereka. Pengelolaan HCV membutuhkan banyak sumber daya dan tenaga yang harus dialokasikan oleh perusahaan tersebut sehingga banyak perusahaan enggan mempertahankan HCV mereka.  

3. Area HCV tidak aman secara hukum.
Dalam pelepasan kawasan hutan yakni pengubahan status hutan hak menjadi tanah yang dikuasai     langsung oleh pemerintah. Kunci pengamanan HCV berada pada tim pertimbangan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dan Eselon I Departemen Kehutanan terkait yang memiliki wewenang memberikan pertimbangan dan saran dalam rangka persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Kesimpulan dari hasil investigasi ini adalah adanya ketidakcocokan antara standar yang harus dimiliki oleh anggota perusahaan RSPO dengan rumitnya proses regulasi dan aturan pemerintah Indonesia.

Rekomendasi spesifik yang dikeluarkan oleh investigator adalah dengan merevisi hukum dan regulasi serta pengaplikasian prosedur di lapangan. Informasi tambahan mengenai keperluan area HCV harus disosialisasikan kepada pemerintah lokal sehingga pemerintah dapat memakai otoritasnya lebih terarah dan sejalan dengan standar operasi yang telah diterapkan RSPO, yakni National Interpretation for Indonesia and the Indonesian HCV Tool Kit. Peraturan RSPO dapat digabungkan dengan peraturan nasional terutama peraturan terkait kebijakan perkebunan dan kehutanan

Paper Summary by : Gloria Pratidhwani Manggalagita

Paper:
Colchester, M., P. Anderson, Jiwan, Norman, Andiko, and S. M. Toh. 2009. HCV and the
RSPO: report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High
Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia. Forest Peoples
Programme, HuMA, SawitWatch and Wild Asia, Moreton-in-Marsh, UK.

Ingin berkontribusi untuk meringkas artikel ilmiah? Silahkan menghubungi kami melalui surel tambora.muda@gmail.com dengan subjek Paper Summary
 


Read More

Sunday, August 11, 2019

Pengembangan kanal komunikasi milenial dalam pendampingan perhutanan sosial

Oleh: Fadly Muhammad

Perhutanan sosial merupakan program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu:  lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia.



Perhutanan sosial merupakan suatu program yang mengatur legalitas masyarakat sekitar hutan agar dapat mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat berdasarkan peraturan perhutanan sosial, merupakan zona pemanfaatan.

Perhutanan sosial dinilai memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar hutan, namun pada pelaksanaan di lapangan tidak semudah teori. Terdapat beberapa kelemahan program perhutanan sosial.
1.    Rawan terjadinya penyalahgunaan legalitas mengelola hutan oleh pihak ketiga.
2.    Sumber daya manusia masyarakat di sekitar hutan yang masih minim mengakibatkan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan menjadi sulit.
3.    Terjadi tumpang tindih kepentingan antara masyarakat sekitar hutan dan masyarakat lain yang tidak mendapat legalitas mengelola hutan.


Acara pelatihan
Hari Kamis-Jumat/1- 2 Agustus 2019 berlokasi di Hotel permata bogor, telah dilaksanakan pelatihan pengembangan kanal komunikasi pendampingan perhutanan sosial oleh Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutan (KLHK). Terdapat kurang lebih 35 orang peserta yang diundan untuk mendapatkan pelatihan tersebut, tidak terkecuali Tambora Muda sebagai organisasi pelopor yang mewadahi peneliti dan konservasionis muda di Indonesia.




Pelatihan tersebut bersifat Focus Group Discussion (FGD) dimana setiap peserta dibagi menjadi 5 kelompok dan bersaing satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan konservasi di Indonesia.

Hari pertama kami berkesempatan melakukan studi sosial untuk mewawancarai masyakat sekitar perihal konservasi di lingkungannya, outputnya berupa Citizen Jurnalism yaitu video wawancara, headline artikel, dan infografis terkait permasalahan konservasi tersebut. Di sesi akhir hari pertama seluruh output di presentasikan dan ditutup dengan diskusi bersama terkait konservasi di Indonesia dengan ibu Jo Kumala Dewi selaku Direktur Kemitraan Lingkungan pada Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK.


Terdapat beberapa poin
1.    Kopi sebagai konservasi, penggunaan kopi atau produk holtikultura lainnya dapat digunakan sebagai pengganti/solusi konservasi berkelanjutan agar masyarakat sekitar hutan tidak lagi menyalahgunakan hutan.
2.    Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) lmdh dapat bergerak dalam memajukan Kawasan desa sekitar hutan dengan mengangkat Kawasan tersebut menjadi objek wisata berbasis  ekoturisme/ekowisata.
3.    Pasar yang jelas, stabil dan berkelanjutan dianggap menjadi solusi paling ampuh dalam mencegah eksploitasi hutan seperti perburuan liar satwa didalamnya yang dianggap bersifat musiman

Hari kedua kami mendapatkan pelatihan terkait manajemen media sosial, peranan milenial dalam mengangkat isu menggunakan media sosial dan diakhir mendapat tugas membuat poster lomba.



Berbicara tentang sumber daya manusia, sebagai generasi milenial, media sosial tidak dapat terlepas di kehidupan sehari hari.  Informasi yang begitu cepat tersebar menjadi senjata ampuh bagi para milenial dalam ikut berkontribusi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan praktik perhutanan sosial.

Terdapat beberapa hal penting:
1.    Penggunaan media sosial yaitu akun khusus dianggap lebih efektif dalam menyebarkan suatu isu yang ingin kita sebarkan. Akun pribadi kurang efektif dikarenakan terdapa citra personal yang mengganggu isu yang kita angkat
2.    Penggunaan media sosial harus berhati hati dan tidak menyinggung isu yang berbau SARA.
3.    Penggunaan infografis dengan isian yang singkat, jelas, terstruktur dan padat dinilai lebih menarik untuk pembaca dan lebih terfokus.

Setelah acara ini selesai, diharapkan kedepannya akan terjalin kanal komunikasi bagi para milenial untuk membantu dan mendampingi masyarakat perhutanan sosial sehingga dapat mengurangi praktik praktik buruk yang berdampak negatif bagi masyarakat dan hutan itu sendiri.

Selamat!  kepada Fadly, perwakilan Tambora muda yang telah menang menjadi salah satu peserta terbaik!




Read More

Biodiverskripsi di Papua!

Oleh: Mochamad Rifky



Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, akan tetapi masih banyak masyarakatnya yang belum menyadari potensi tersebut, berbagai macam ancaman yang dapat merusak kehidupan mereka di bumi ini antara lain maraknya illegal logging, penebangan tidak berkelanjutan, perburuan liar, dan salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah kurangnya data keanekaragaman hayati (KEHATI) yang dapat diakses secara umum. Bukan hanya itu, mahasiswa Indonesia pun merasakan betapa sulitnya mendapatkan data kehati sebagai acuan penelitian mereka.

Sadar akan kekosongan tersebut, Tambora Muda Indonesia bermitra dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam program The Biodiversity Theses Database (Biodiverskripsi) mempublikasikan data kehati yang ter-rangkum dalam skripsi, tesis, maupun disertasi yang dimiliki oleh UNIPA dengan tujuan mengisi kekosongan data kehati yang ada di Indonesia dan juga untuk meneliti tren penelitian mahasiswa Indonesia selama ini.

Pelatihan dan pendampingan transkripsi diselenggarakan di UNIPA pada tanggal 17 Juni – 12 Juli 2019, volunteer dari UNIPA dilatih dan dipandu oleh Mochamad Rifky selaku volunteer Tambora Muda


Sebelum kegiatan dilaksanakan, Rifky menjelaskan kepada para stakeholder UNIPA mengenai manfaat yang didapat oleh mahasiswa maupun universitas dalam program biodiverskripsi ini. Selain sebagai bahan acuan dalam evaluasi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan juga dapat mengetahui tren penelitian yang dilakukan universitas, Rifky juga menerangkan bahwa program ini akan sangat membantu dalam menunjang eksistensi universitas yang bersangkutan dan membuka peluang kerja sama antara universitas dengan peneliti dan lembaga yang berbasis nasional maupun internasional. Selain itu dijelaskan bahwa yang ditranskripsi hanyalah data-data temuan kehati yang tercantum dalam skripsi.

Pada hari selanjutnya sesi pertama pelatihan dibuka dengan materi tentang pengertian data dan pentingnya publikasi data yang diikuti oleh dua orang volunteer mahasiswa UNIPA yaitu Adriana Flora Mofu dan Hasanudin Kelsubun didampingi oleh dosen mereka Meliza S. Worabai. “Pada era digital ini, apapun serba digital mulai dari informasi, belanja, uang, hingga data sudah didigitalisasi, kami sangat mengapresiasi bahwa dari wilayah timur Indonesia ada universitas yang mewakili program ini, mungkin ini adalah salah satu rasa tidak mau tertinggal dengan universitas-universitas yang ada di Jawa maupun universitas yang berada di luar Papua, dan itu bagus” ucap Rifky.

Jenis literasi, sumber data, dan metode transkripsi menjadi materi kedua yang disampaikan. Ada berbagai macam sumber data yang dapat diolah di biodiverskripsi, antara lain skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah dengan catatan semua jenis literasi yang ingin ditranskrip mencakup kehati yang berada di habitat aslinya, dan juga metode yang digunakan dapat diulang kembali.

Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan metode dan format transkripsi yang digunakan, biodiverskripsi menggunakan Darwin Core yang merupakan standar dalam publikasi data keanekaragaman hayati secara internasional, format ini merupakan salah satu syarat agar data yang telah ditranskripsi dapat dipublikasi oleh GBIF yang merupakan pangkalan data kehati internasional.

Hari ketiga, sebelum memulai transkripsi menggunakan skripsi UNIPA. Volunteer diajak untuk implementasikan materi yang telah didapat pada hari sebelumnya dengan menggunakan studi kasus yang telah disediakan.
Pada minggu kedua, volunteer sudah dapat memahami alur dan protokol dalam melakukan transkripsi.

______________________________________________________________________

Jalan jalan dong.... Alam Papua yang luar biasa!


Weekend pertama berada di Papua, saya diajak oleh Bu Caty selaku dosen FAHUTAN UNIPA untuk ikut survey lokasi penelitian beliau di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw. Sepanjang perjalanan Saya terkesima dengan suguhan pemandangan alam Papua, melihat burung kakatua dan burung rangkong berterbangan di alam bebas, dan melewati medan yang cukup menantang.


Pada hari terakhir di Papua, pak Akmal selaku staff UPT perpustakaan UNIPA mengajak Saya untuk mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang berada di Distrik Momi Waren, Manokwari Selatan. Walaupun perjalanan memakan waktu yang cukup lama (sekitar 4-5 jam) dengan medan yang berlika-liku, tetapi semua terbayarkan sesampainya kami di lokasi.




Read More